Surabaya (GP-Ansor): Berlarut-larutnya konflik internal di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa membikin keprihatinan sejumlah ulama dan kiai NU. Para kiai merasa khawatir masalah PKB akan dibiarkan menggantung, sehingga tidak siap ikut Pemilu mendatang.

Sejumlah ulama peserta Munas dikabarkan, sangat berminat untuk membicarakan penyelesaian  “dualisme” PKB. Meski tidak diagendakan dalam forum Munas dan Konbes NU, sejumlah peserta berniat membahas di luar forum resmi.

Acara yang sangat memungkinkan untuk mengelindingkan gagasan itu, barangkali dalam forum Silaturrahmi Alim Ulama yang akan menghadirkan para ulama NU baik structural maupun non structural (cultural), rencananya dilaksanakan pada Kamis, (27/7) malam di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya.

“Kalau yang saya dengar memang ada sejumlah ulama yang ingin membicarakan nasib PKB, tapi Munas dan Konbes NU tidak mengagendakan masalah politik praktis, sehingga mereka akan membahas secara non-formal. Mengingat mereka secara kebetulan bertemu di Surabaya, tapi saya tidak tahu dimana,” ungkap Ketua PWNU Jatim, Dr KH Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Rabu (26/7).

Sebagaimana alasan yang dikemukakan Ketua Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan Konbes NU itu, gagasan semacam itu dipicu kekuatiran sejumlah ulama atas nasib PKB yang tidak ada kepastian. Padahal kasasi yang diajukan Ketua DPP PKB Drs H Choirul Anam (Cak Anam) ke MA seharusnya sudah ada jawaban paling akhir Juli.

“Saya dengar ada dua kemungkinan yang dikuatirkan para ulama, yakni masalah PKB akan dibiarkan menggantung hingga injury time, sehingga tidak siap, atau bahkan dibiarkan tanpa penjelasan sehingga tidak bisa ikut Pemilu alias dibubarkan secara perlahan. Karena itu, ada kemungkinan para ulama itu akan menggagas partai baru,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang sikap dirinya sebagai pejabat struktural NU terkait dengan konflik PKB, doktor alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyatakan, dirinya memilih untuk membebaskan warga NU dalam aspirasi politik praktis.

“Sebenarnya saya dulu pernah mengusulkan agar konflik PKB tidak dibawa ke pengadilan atau pemerintah, karena hal itu bukan tradisi NU, melainkan dibicarakan secara ger-ger-an (santai dan banyak tertawa). Namun usulan itu tidak direspon, karena mereka mengedepankan kepentingan masing-masing, bukan kepentingan warga NU,” kritiknya.

Sementara menanggapi persoalan politik NU itu, Ketua Panitia Nasional Munas Alim Ulama dan Konbes NU Prof Dr KH Said Agil Siradj MA menegaskan bahwa PKB tidak dilahirkan NU, melainkan dilahirkan tokoh-tokoh NU yang tergabung dalam “Tim Lima”, sehingga PKB secara organisatoris tidak ada hubungan formal dengan NU.

“Masalah politik praktis tidak akan dibahas dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Surabaya, apalagi NU sendiri merupakan ormas sosial keagamaan yang tidak ada kaitan dengan politik praktis sama sekali. NU justru akan membahas politik kebangsaan, seperti NKRI, Pancasila, Negara Agama, Rahmatan Lil Alamin, dan sebagainya,” tandasnya.

Lebih lanjut Kang Said menyatakan, mayoritas pendukung PKB memang warga NU, tapi hal itu bukan tanggungjawab NU secara organisatoris. Ia menambahkan bahwa Munas Alim Ulama dan Konbes NU, justru akan mengikhtiarkan “ukhuwah nahdliyyah” (persaudaraan sesama NU) melalui Silaturrahmi Ulama pada 27 Juli malam yang akan dihadiri ulama dan politisi NU dari PKB, PPP, Golkar, PKS, dan sebagainya.

Menurut informasi, sejumlah ulama dan tokoh NU seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Abdullah Faqih (ulama sepuh), dan ketua PKB dari dua versi yakni Drs H Choirul Anam (Cak Anam) dan Muhaimin Iskandar MSi akan hadir dalam Silaturrahmi Ulama pada 27 Juli dan pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada 28 Juli.

Ditambahkan Kiai Said yang didampingi Wakil Rois Syuriah PBNU KH Masyhuri Naim, “Jadi, NU tidak akan mengurusi perbedaan yang ada, karena politik praktis itu merupakan perbedaan kepentingan, sehingga konflik akan selalu menyertai. Namun NU akan berkepentingan untuk mempertemukan mereka, agar mereka tetap dapat dipertemukan di dalam NU,” ingatnya. (Ant/hw)

Berita Selengkapnya