Tuban (GP-Ansor): Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tuban memuji langkah aparat kepolisian yang telah menciduk para anggota Front Pembela Islam (FPI), yang diindikasikan telah melakukan pelangaran hukum pasca insiden Monas beberapa saat yang lalu, meski langkah Polri ini dinilai agak terlambat oleh para kader Nahdlatul Ulama’ (NU) Cabang Tuban Ini.

“Dari pada tidak berbuat sama sekali, lebih baik mengambil sikap tegas meski agak telat” Khoirul Huda, Wakil ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban didampingi oleh seluruh ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP Ansor Sekabupaten Tuban di Kantor PC NU Tuban Jl. P. Diponegoro No.17 Tuban, Kamis (5/6).

Gus Huda -begitu ia dipanggil- juga mengecam keras tindakan anarkis dari orang-orang atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam melakukan tindakan atau langkah melangar dan melawan hukum yang dilakukan oleh FPI.  Islam tidak mengajarkan langkah kekerasan dalam mengambil sebuah kebijakan yang dinilai telah menodai ajaran islam.

“Semua itu, ada tahapan-nya untuk meluruskan dan menyelesaikan sebuah perbedaan pendapat, tidak dengan langkah atau tindakan kekerasan, yang akhirnya menimbulkan image di mata dunia, bahwa islam identik dengan Kekerasan,” tegas Huda.

Huda juga menegaskan bahwa GP Ansor se-kabupaten Tuban tidak akan melakukan perlawanan atau balas dendam dengan mensweeping para anggota FPI dikabupaten Tuban, meskipun beberapa kiai dan ulama’ telah tercederai secara fisik karena tindakan membabibuta para anggoata FPI beberapa saat yang lalu.

“Kami, khususnya GP Ansor di kabupaten Tuban tidak akan melakukan tindakan konyol dan memalukan agama Islam seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dengan menyerang orang-orang yang tidak bersalah” Tegas
Huda.

Sementara di tempat yang sama, Sekretaris PC GP Ansor Tuban, Muhimuddin, S.Ag mengajak semua lapisan masyarakat untuk mentaati aturan Hukum yang berlaku di Indonesai guna menyelesaikan semua persoalaan ataupun konflik yang terjadi. Sekum PC GP Ansor yang juga jebolan salah satu perguruan tingi negeri di Surabaya ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang lamban dalam mengambil sikap terkait dengan Aliran Ahmadiyah.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semua pasti ada solusi terbaik, asal semua koponen bisa duduk bersama dan berkepala dingin. Lambanya sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan Ahmadiyah adalah diantara salah satu farian timbulnya konflik,” terang Muhim. (gpao)

Berita, Berita Dari Sahabat Selengkapnya