“Afdolnya, ketua umum PB NU bukan dari kalangan politisi.” Itu kata Mas Karso Wachidi, orang Cilacap, Jawa Tengah. Menurut warga NU yang amat setia itu, hanya orang yang punya semangat mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang bisa mengubah gerakan NU yang sekarang melempem ini. Masih kata Mas Karso, selama ini arah gerakan NU lebih berorientasi elitis, mengerucut ke atas, melayani kepentingan para elite. Padahal, seharusnya gerakan NU berorientasi populis, melebar ke bawah untuk menyejahterakan umat. Kalau tidak terjadi perubahan orientasi itu, NU akan tetap seperti sekarang; mati tidak, hidup juga tidak. Dengan begitu, kondisi warganya akan tetap serba tertinggal.

Opini, Tajuk Selengkapnya

Oleh: Laode Ida, wakil ketua DPD RI. Artikel ini pandangan pribadi.

PUTUSAN DPR tentang skandal Bank Century (BC) telah mengguncang kejiwaan pihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Betapa tidak. Hasil voting DPR pada 3 Maret lalu telah mengalahkannya secara telak dengan skor 325 : 212 untuk kemenangan kelompok yang memilih “opsi C”. Proses-proses lobi selama mencuat kasus yang oleh mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) disebut “perampokan” dengan mengharapkan pembelaan dan perlindungan dari jajaran parpol koalisi, gagal dilakukan.

Tiga parpol yang kadernya masih dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni Golkar, PKS, dan PPP, bersama barisan yang tak punya jatah di kabinet alias oposisi (PDI-P, Hanura, dan Gerindra) lebih mengambil sikap ”berpihak pada kebenaran, penegakan hukum, dan tuntutan publik”. Mereka menetapkan opsi C yang intinya pemberian fasilitas dana talangan (bailout) itu secara hukum salah, serta sejumlah nama (termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati) dianggap bertanggung jawab dan harus diproses secara hukum. Ketiga parpol itu, tampaknya, sudah siap dengan risiko untuk diganti kader-kadernya yang ada di kabinet.

Opini Selengkapnya

Oleh; Abdul Wahid, Dekan Fakultas Hukum dan pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unisma Malang

Voting dalam Sidang Paripurna DPR berkaitan dengan skandal Century telah menghasilkan putusan bahwa dana yang dikucurkan (talangan) kepada Bank Century dinilai menyimpang alias melanggar.

Produk kinerja Pansus Kasus Century tersebut telah membuka pintu bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan perannya dalam mengimplementasikan norma yuridis. Penegak hukum tidak boleh mengambil jalan pasif dan apatis dalam menyikapi kinerja Pansus yang sudah menghasilkan fakta-fakta hukum. Pilar-pilar peradilan ini berkewajiban untuk menyuarakan pesan konstitusi yang antara lain menggariskan bahwa setiap orang diperlakukan sederajat di depan hukum (equality before the law).

Opini Selengkapnya

Oleh: Ardi Winangun, pengamat politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI

BERAKHIR sudah Sidang Paripurna DPR yang membahas kasus bailout Bank Century. Setelah melalui detik-detik yang mendebarkan, akhirnya opsi C memenangi voting dengan perolehan 325 suara. Sedangkan opsi A hanya didukung 212 suara. Opsi C, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century bermasalah, secara konsisten dimotori Partai Golkar, PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra, serta didorong oleh PPP pada babak kedua. Sedangkan Opsi A, yang menyatakan bahwa bailout terhadap Bank Century tidak ada masalah, didukung sejak awal oleh PKB dan PD serta didorong oleh PAN.

Kemenangan opsi C secara moral bertambah kuat ketika dalam voting ada suatu peristiwa yang sangat menarik, yakni pembelotan Lily Chadijah Wahid, anggota DPR dari FPKB. Itu menarik karena perempuan yang akrab dipanggil Lily Wahid tersebut berani melawan keputusan resmi PKB, yakni secara total dan konsisten mendukung opsi A.

Opini, Tajuk Selengkapnya

Oleh; Prof Dr Bashori Muchsin, Guru Besar dan Pembantu Rektor II Universitas Islam Malang

Gaya ‘agama sinetron’ atau berkepatuhan secara formal ditandai dengan sepak terjang seseorang atau komunitas yang menyuarakan ayat-ayat suci atau kalam illahi, tetapi di balik itu, membangun gaya hidup yang menodai dan bertentangan dengan kitab suci.
Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memeriksa permohonan uji materiil (judicial review) terhadap UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama No 1/PNPS/1965. Uji materiil ini diajukan pemohon yang terdiri atas YLBHI, Imparsial, ELSAM, PBHI, Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, dan Yayasan Desantara.

Opini Selengkapnya

Oleh; Prof Dr Abd. A’la MA, pembantu rektor 1 Bidang Akademik IAIN Sunan Ampel Surabaya

Terbongkarnya Mosab Hassan Yousef, anak salah seorang pemimpin Hamas, Hassan Yousef, sebagai mata-mata Israel (Jawa Pos, 27/2) merepresentasikan kian ruwetnya konflik Israel-Palestina. Pada satu pihak, Israel dengan segala cara berusaha melumpuhkan kekuatan Hamas. Sedangkan pada pihak lain, konflik internal antara Hamas dan Fatah juga tak kunjung reda.

Ironisnya, negara Zionis tersebut tiada henti-hentinya menduduki dan atau melumpuhkan wilayah Palestina, khususnya Gaza. Contohnya, sejak Juni 2007, Israel menutup hampir seluruh wilayah Gaza, mengisolasi kurang lebih 1,5 juta jiwa penduduknya. Bahkan, pasca gencatan senjata Januari 2009, Israel tetap tidak juga membuka perbatasan Gaza.

Opini Selengkapnya

Oleh: . KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Tulangan, Sidoarjo

MENJELANG Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar bulan depan, muncul kembali kegairahan dan se­mangat baru untuk menata NU, bukan sekadar besar dalam jumlah, tapi juga mampu besar dalam peran. Kerinduan terhadap makna besar dalam peran itu di­wujudkan dengan cara yang bermacam-macam. Di antaranya, menyoroti kiner­ja yang dilakukan Pengurus Besar Nah­dlatul Ulama selama ini.

Penguatan syuriyah dan manajemen organisasi menjadi topik menarik dalam berbagai kesempatan. Warga NU mengharapkan syuriyah lebih berperan daripada tanfidziyah, terutama mampu bekerja secara sinergis dengan tanfidiyah. Bukan berangkat sendiri-sendiri yang bisa melahirkan tumpang tindihnya tugas dan wewenang.

Opini, Tajuk Selengkapnya

Oleh; Dr KH A Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU

Alhamdulillah bangsa Indonesia patut bersyukur karena sejak merdeka hingga kini terus mengalami perbaikan. Termasuk kasus belakangan ini,Centurygate,adalah bagian dari koreksi perjalanan kita.

Kita tak mau terjebak pada kelompok mana yang benar dan kelompok mana yang salah,biarlah sejarah yang mengujinya. Yang jelas, kami percaya bahwa kebenaran ada rumusnya dan dia akan menemukan sendiri jalannya.Hanya saja kita berharap kepada semua elite di republik ini agar tetap dalam koridor spirit moralitas bangsa,terutama moralitas agama. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Opini Selengkapnya

Oleh; Prof Dr Nur Syam MSi, rektor IAIN Sunan Ampel

Pernyataan Mendiknas Muhammad Nuh, yang akan memperketat proses memperoleh gelar akademik seperti doktor dan guru besar, harus mendapat perhatian insan akademis. Hal itu ditempuh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai tindak lanjut mencuatnya kasus plagiat karya ilmiah yang merebak di beberapa perguruan tinggi untuk meraih gelar tersebut (JP, 20/02/).

Terkait dengan itu, harus ada penguatan tim akademis. Salah satu tim tersebut adalah tim ahli yang akan memverifikasi usul para calon guru besar, apakah sudah layak atau belum bagi yang bersangkutan untuk meraih guru besar. Setiap institusi pendidikan tinggi harus memiliki tim peer review dari para guru besar yang relevan dengan bidang kajiannya. Tim itu bertingkat-tingkat, mulai fakultas, universitas, hingga kementerian.

Opini Selengkapnya

OLeh; H Karjadi Mintaroem, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

Sejak 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas antara China dan enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) yang lebih dikenal dengan ASEANChina Free Trade Agreement (ACFTA) telah dimulai.

Perjanjian yang menyepakati adanya ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebenarnya sudah direncanakan sejak 2002 dan ditandatangani pada 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja.Konsekuensi dari adanya perjanjian tersebut adalah pembukaan pasar dalam negeri secara luas untuk dapat dimasuki barang-barang industri dari negara yang ikut dalam perjanjian tersebut. Tidak dapat dimungkiri posisi China yang sangat berpengaruh pada tataran perekonomian internasional membuat setiap negara ingin melaksanakan kerja sama dan berguru kepada mereka seperti ungkapan “belajarlah hingga ke negeri China”.

Opini, Tajuk Selengkapnya