Oleh; Hasibullah Sastrawi, Pengamat Politik Timur Tengah pada Moderate Muslim Society (MMS)

Aksi kekerasan di Iran pascapemilihan presiden (pilpres) menarik untuk diperhatikan bersama. Bukan hanya karena kekerasan yang terjadi telah menodai demokrasi Iran, tetapi lebih dari pada itu karena beberapa hari lagi bangsa ini juga akan menggelar pilpres secara langsung.

Kekerasan yang mengorbankan kehidupan masyarakat di Iran harus menjadi pelajaran baik bagi bangsa ini. Sebagaimana dimaklumi bersama, Pilpres Iran berlangsung pada Jumat (12/6). Dua hari kemudian (14/6) Kementerian Dalam Negeri Iran mengumumkan kemenangan Mahmoud Ahmadinejad secara cukup telak (mendapatkan 63% suara).

Pada keesokan harinya para pendukung capres yang kalah (terutama pendukung rival utama Ahmadinejad dari kubu reformis, Mir Hossen Mousavi), turun ke jalan menuntut pembatalan hasil pemilu yang dianggap penuh dengan kecurangan. Sejauh ini kerusuhan di Iran telah memakan belasan korban jiwa.Sejumlah aktivis (terutama dari kalangan kubu reformis) dan beberapa pelaku media hilang bagaikan ditelan bumi.

Aksi kekerasan di Iran menuai sejumlah kritikan pedas,terutama dari dunia Barat.Pemerintah Iran dianggap memperlakukan warganya sendiri secara tidak manusiawi. Iran pun balik menuduh dunia Barat “campur tangan” dalam sejumlah kerusuhan yang terjadi. Bahkan Iran menurunkan “level kerja sama” dengan dunia Barat yang selama ini terjalin.

Dunia Islam Diam

Berbeda dengan dunia Barat, dunia Islam memilih sikap bungkam seribu bahasa atas semua yang terjadi di bumi Iran belakangan ini. Sampai tulisan ini ditulis, belum ada sikap tegas dari dunia Islam, termasuk dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang selama ini menjadi “wadah bersama” dunia Islam.

Sikap diam dunia Islam bisa dipahami sebagai upaya “mencari aman”. Disebutkan mencari aman karena dunia Islam tidak mau terjebak pada dua keadaan yang bersifat dilematis, terutama bagi kepentingan strategis mereka; bila mengikuti sikap dunia Barat yang mengecam sikap pemerintahan Iran dalam menyikapi para pendemo, dunia Islam dipastikan akan terjebak pada hubungan konflik dengan Iran. Namun bila mendukung sikap pemerintahan Iran, mereka akan berlawanan dengan sikap dunia Barat yang selama ini masih menjalin hubungan “mesra terlarang” dengan sebagian dunia Islam.

Tiga Faktor

Dalam pengamatan penulis, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Iran terjerumus pada apa yang disebut oleh koran terbesar di Timur Tengah,As-Sharq Al- Awsat, sebagai “revolusi hijau” seperti sekarang. Disebut revolusi hijau karena para demonstran membawa bendera berwarna hijau sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Ahmadinejad yang tak lain adalah salah satu produk “revolusi putih”pada 1979. Pertama,

tuduhan kecurangan secara sistematis yang dilakukan Pemerintah Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad.Para demonstran menuntut agar dilakukan penghitungan ulang, bahkan membatalkan hasil pilpres yang memenangkan Ahmadinejad. Sejauh ini, Dewan Garda sebagai badan yang paling berkuasa di Iran hanya menyanggupi kemungkinan penghitungan ulang bila terbukti ada kecurangan, penggelembungan atau pembelian suara.

Adapun keputusan yang telah diumumkan, yakni terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran untuk periode kedua, tidak akan diubah (As-Sharq Al- Awsat,17/6). Kedua, politik menyerang yang dilakukan oleh para capres di masa kampanye,terutama antara Ahmadinejad sebagai incumbent dan Mousavi. Dalam sejarah pemilu di Iran,pemilu tahun ini terhitung paling sukses dalam menarik partisipasi masyarakat.

Sebanyak 70% dari total masyarakat yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.Semua ini tidak terlepas dari politik menyerang yang digunakan para capres. Politik menyerang tak hanya digunakan dalam konteks kebijakan dan kinerja pemerintahan, melainkan sampai pada wilayah yang bersifat pribadi.

Ahmadinejad, contohnya,sempat menuduh Mousavi menggunakan ijazah doktor palsu. Sebaliknya, Mousavi menuduh Ahmadinejad banyak melakukan korupsi dan menjual rakyat Iran demi popularitasnya secara pribadi. Bisa dikatakan, politik menyerang inilah yang mampu merangsang semangat rakyat Iran untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun ini.

Politik ini pula yang membakar emosi pendukung tiap capres hingga terjadi kerusuhan massal seperti sekarang. Ketiga, perkembangan sistem pemerintahan yang tidak berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi. Pasca-revolusi tahun 1979, pemerintahan Iran berbentuk republik.Dalam konteks dunia Islam, Iran pasca-1979 menjadi negara berpenduduk muslim pertama yang paling demokratis.

Dalam konteks Timur Tengah, Iran pasca-1979 merupakan negara paling demokratis kedua setelah Israel. Meski demikian, perekonomian Iran pasca-1979 tidak mengalami perkembangan secara signifikan. Padahal perkembangan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan “ganjaran utama” yang diharapkan oleh negara demokratis mana pun.

Dalam konteks ini,pemerintahan Ahmadinejad (dari tahun 2005) mendapatkan catatan kritis tersendiri, terutama dari lawan-lawan politiknya. Ahmadinejad dianggap mengabaikan kepentingan ekonomi nasional dan lebih tertarik dengan isu luar yang justru mengantarkan perekonomian nasional Iran pada jurang keterpurukan yang lebih dalam.

Dalam persoalan isu nuklir contohnya,Ahmadinejad memilih mempertahankan apa yang dia klaim sebagai hak untuk mengembangkan uranium untuk kepentingan sipil seperti pembangkit tenaga listrik. Sikap ini acap membuat Iran bermusuhan dengan dunia Barat,khususnya Amerika Serikat, yang menuduh Iran mengembangkan tenaga nuklir. Dalam banyak kesempatan Ahmadinejad menyatakan siap berperang untuk mempertahankan haknya tersebut. Padahal, tidak ada peperangan yang tidak mengganggu perekonomian.

Pilpres Kita

Dalam beberapa hal,tiga hal di atas juga mewarnai pentas perpolitikan nasional Tanah Air, terutama di saat-saat menjelang pilpres seperti sekarang.Tentu kita berharap pilpres mendatang tidak mengalami nasib seperti yang terjadi di Iran. Persoalan kecurangan secara sistematis (seperti DPT) dalam pemilihan legislatif kemarin (mungkin juga pilpres mendatang) harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, sesuai dengan posisi dan kapasitas masingmasing.

Sejauh persoalan ini terbukti secara hukum, itu harus diselesaikan dengan tuntas. Sebaliknya, bila persoalan ini tidak dapat dibuktikan (hanya asumsi) secara hukum, semua pihak harus berbesar hati dan menutup persoalan ini. Bila tidak, persoalan ini akan terus menggelinding dan terus menciptakan potensi konflik. Setitik “api” harus diwaspadai agar tidak membakar semua yang sudah kita bangun.

Begitu juga dengan persaingan antarcapres. Sejatinya persaingan yang ada menghindari serangan serangan yang bersifat pribadi.Hal ini mutlak dibutuhkan untuk mendinginkan suasana menjelang pilpres sekaligus untuk menghindari luka dan dendam yang terus menganga di setiap momen politik. Dalam konteks ini,potensi konflik di negeri ini jauh lebih besar ketimbang di Iran.

Sebab, di satu sisi, pilpres sekarang menampilkan “persaingan saudara” antara SBY dan JK yang masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.“ Persaingan saudara” bisa jauh lebih panas dan rawan ketimbang persaingan dengan pihak lain.Di sisi lain,pilpres saat ini juga melibatkan oposisi (Mega-Prabowo) yang dalam banyak hal acap “bersitegang” dengan pemerintahan SBY-JK.

Yang tak kalah penting adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Sejatinya, para politikus (pada umumnya) dan capres-cawapres (khususnya) mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi bangsa ini.Salah satunya dengan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Apa yang terjadi di Iran sekarang merupakan cermin dan pembelajaran yang sangat baik bagi bangsa ini ke depan. Bukan hanya demi terciptanya pilpres yang damai, jujur, dan transparan, melainkan juga untuk lebih meningkatkan perekonomian bangsa yang pada umumnya menjadi masalah utama di negara-negara berkembang, terutama di negeri ini.(telah dipubliksi di seputar indonesia, 28/06/09)

Opini Selengkapnya