Oleh; Moh Yamin, peneliti di Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Tahun 2009 sudah usai. Banyak hal kemudian bisa dijadikan sebuah bekal pengalaman berharga untuk memperbaiki dunia pendidikan pada masa depan. Sebut saja, kita menemukan sejumlah besar anak-anak miskin yang tidak bisa menikmati pendidikan karena terkendala finansial. Jumlahnya pun cukup fantastis, seolah setiap waktu atau bulan bertambah besar.

Data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyebutkan, ada 15,4 juta rakyat Indonesia yang berusia di atas 15 tahun menderita buta aksara usia dini dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sementara itu, anak-anak yang putus sekolah, di tingkat sekolah dasar (SD), angkanya berada pada 2,97 persen. Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), berjumlah 2,42 persen. Untuk sekolah menengah atas (SMA) bernominal 3,06 persen. Sedangkan untuk pendidikan tinggi adalah 5,9 persen.

Sangat menyedihkan lagi apabila kita mendengar dan membaca laporan hasil indeks perkembangan manusia yang dibeberkan United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) November 2008 lalu. Indonesia harus berpuas diri pada peringkat ke-71 dari 129 negara.

Jika hasil ini dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kondisi pada 2008 lebih parah. Saat itu seolah pendidikan kita bukan bertambah baik, melainkan makin buruk dan harus terpuruk terus-menerus.

Tahun 2007, Indonesia masih berada pada nomor 62 dari 130 negara. Sedangkan pada 2006 berada di urutan ke-58. Ini sangat jelas merupakan berita yang sangat menyayat hati. Pendidikan di negeri ini secara sengaja maupun tidak memang tidak dikelola dengan sedemikian baik dan profesional oleh para pemegang mandat rakyat.

Bahkan, kondisi ironis pendidikan kita pun makin harus menjadi terpuruk ketika tanggal 17 Desember 2008 lalu, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) akhirnya juga disahkan. Sebab, UU BHP tersebut bukan mendorong supaya rakyat Indonesia dapat mengakses dunia pendidikan secara merata dan murah, melainkan melahirkan pendidikan dengan harga sangat tidak terjangkau.

Implikasinya, anak-anak orang miskin kemudian harus menjadi korban. Ini adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Hal demikian sekaligus menandai nasib sangat kelam bagi pendidikan bangsa ini. Karena itu, mengharap banyak hal demi kemajuan pendidikan masa depan di negeri ini sangat mustahil untuk diwujudkan secara nyata dan konkret.

Ibarat menegakkan benang basah. Sebab, segala perangkat dalam penyelenggaraan dunia pendidikan kita sangat karut marut, digarap secara amburadul. Tidak ada semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membuka ruang seluas-luasnya supaya pendidikan dapat dikonsumsi oleh anak-anak bangsa tanpa terjebak dalam kelas sosial tertentu.

Diakui maupun tidak, realitas ini cukup mengkhawatirkan nasib pendidikan ke depan. Sebab, itu akan menghambat proses pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Alih-alih pendidikan diharapkan mampu melahirkan anak-anak bangsa yang bisa memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan bangsa dan negara, hal tersebut sangat jauh dari harapan ideal untuk dilaksanakan. Justru timbullah perasaan khawatir dan harap-harap cemas, jangan-jangan pendidikan pada 2010 akan makin bertambah buruk.

Apabila Pemerintah Indonesia memiliki tekad bulat supaya jumlah anak-anak Indonesia tidak berpendidikan bisa dikurangi hingga separuh dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan tujuan pembangunan milenium (milllennium development goals/MDGs), maka itu pun hanya sebuah mitos belaka yang tidak akan bisa terbukti di lapangan.

Hal tersebut sangat pasti gagal dijalankan. Karena itu, keberhasilan pendidikan untuk melakukan proses pencerahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas bangsa hanya bisa dibaca di atas kertas dalam UUD 1945 an sich. Pertanyaannya adalah haruskah pendidikan 2010 ke depan mengalami nasib mengenaskan?

Kekuatan besar untuk menumbuhkan satu semangat baru guna membawa bangsa ini lebih baik adalah dengan mau memiliki impian besar dan mulia. Lebih tepatnya, bangsa ini harus segera bangkit dari persoalan yang selama ini mengimpit. Mau terbuka dengan segala bentuk kegagalan dan kesalahan yang telah dilakukan dan berkehendak berbenah diri pada 2010 adalah sebuah hal yang harus dikerjakan dengan sedemikian rupa.

Semua elite bangsa harus membuka kesadaran baru untuk bisa berpikir visioner dan open-minded. Menciptakan pola penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi keterbukaan, keadilan, dan kebaikan bangsa harus dilakukan dengan sedemikian aktif dan progresif. Pendidikan harus diletakkan sebagai alat melepaskan bangsa dari segala persoalan multi-dimensional.

Jangan ada sikap picik dan licik dalam menjalankan tugas-tugas bangsa dan negara. Sikap politik kerdil dan sempit yang tertanam kuat pada sebagian besar perilaku, sikap, dan tindakan elite negeri ini harus segera dijauhkan dengan sedemikian rupa.

Mereka harus kembali menjadi abdi negara yang siap berjuang untuk bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Meletakkan kembali prinsip dasar perjuangan untuk meneruskan hasil-hasil perjuangan para pejuang terdahulu harus dijadikan satu semangat baru guna melahirkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa dan negeri ini.

Membangun komitmen politik yang teguh dan kukuh agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi dan golongan harus ditumbuhkan dengan sedemikian rupa. Berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin dalam bekerja merupakan sebuah keniscayaan tidak terbantahkan. Kini saatnya bagi pemimpin negeri ini untuk bersikap bijaksana dalam mencerna realitas kehidupan bangsa. Mampu hidup bersama rakyat dengan segala pernak-perniknya menjadi kunci keberhasilan guna melayani mereka semua.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah tim Susilo Bambang Yudhoyono sudah memiliki pola-pola baru yang reformatif dan revolusioner guna menyelamatkan pendidikan? Dan dengan demikian, ini kemudian dapat ditunaikan pada 2010? Inilah tugas dan tantangan terbesar ke depan yang harus dijawab. Jangan sampai mengecewakan rakyat dan bangsa ini. (telah dipublikasi di suarakarya, 7/01/10)

Opini Selengkapnya